Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ini telah menerbitkan peraturan terbaru yang bertujuan untuk memperkuat regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia.
 
[Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024](https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/15594) secara khusus menekankan peningkatan perlindungan konsumen, pengawasan transaksi, hingga pengaturan pendaftaran Pedagangan Fisik Aset Kripto (PFAK). Regulasi ini merevisi beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021.

Aturan ini terutama menekankan pentingnya penerapan sistem pengawasan dan pelaporan transaksi kripto secara real-time oleh Bursa Berjangka Kripto. Sistem ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat serta pelaku industri kripto di Indonesia.

Dalam keterangan resmi, Kepala Bappebti, Kasan, menyampaikan bahwa akses langsung Bappebti terhadap sistem pengawasan ini akan meningkatkan transparansi dan keamanan dalam perdagangan aset kripto. 

"Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi inovasi di sektor aset kripto," ungkap Kasan.

Selain itu, Bursa Berjangka Kripto diwajibkan melakukan evaluasi berkala terhadap aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik, tidak hanya dari segi jenis aset, tetapi juga kemungkinan penambahan atau pengurangan jenis aset yang diperdagangkan. Langkah ini dikatakan bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi pelaku usaha dari risiko yang tidak diinginkan.

Lembaga Kliring Berjangka juga memiliki peran sentral dalam mengawasi dana konsumen. Dana yang disimpan di rekening terpisah diawasi secara ketat untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan. Di antara kewajiban lainnya, lembaga ini juga bertanggung jawab atas penyelesaian transaksi perdagangan fisik aset kripto, sehingga diharapkan dapat memberikan jaminan lebih bagi pelanggan dan pelaku industri.
## Aturan Baru Terkait Perizinan PFAK

Adapaun, peraturan ini memberikan panduan yang lebih jelas terkait proses pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK), di mana setiap CPFAK diwajibkan menjadi anggota dari Bursa Berjangka Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Kripto yang telah mendapat persetujuan resmi. 

Bagi _exchanger_ kripto yang telah memperoleh tanda daftar CPFAK, mereka wajib mengajukan permohonan persetujuan sebagai PFAK kepada Kepala Bappebti paling lambat satu bulan setelah menjadi anggota Bursa Berjangka Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Kripto.

Adapun, CPFAK yang belum mendapatkan keanggotaan dari Bursa Berjangka Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Kripto, maka CPFAK status keanggotaan mereka harus dipenuhi dalam waktu tujuh hari sejak aturan Bappebti berlaku, artinya dari 16 Oktober hingga 23 Oktober 2024. Bappebti juga memperpanjang batas waktu bagi CPFAK untuk menjadi PFAK hingga 23 November 2024.

Ini mengubah peraturan sebelumnya, di mana CPFAK diwajibkan berstatus sebagai PFAK paling lambat 16 Oktober 2024. Namun, hingga tenggat waktu tersebut, hanya ada enam exchanger kripto yang telah memenuhi syarat sebagai PFAK, termasuk PT Pintu Kemana Saja (PINTU), PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang), PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto), PT Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib Kripto), PT Tiga Inti Utama (Triv), dan PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax).

Lebih lanjut, _exchanger_ yang telah terdaftar sebelum diberlakukannya peraturan ini diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan terbaru dalam waktu enam bulan. Jika tidak aktif memfasilitasi transaksi perdagangan selama tiga bulan, Bappebti berhak membatalkan tanda daftar mereka.

**Baca juga: [Setoran Pajak di Indonesia Sentuh Rp798,84 miliar per Juni 2024](https://www.coindesk.id/berita/setoran-pajak-di-indonesia-sentuh-rp798-84-miliar-per-juni-2024)**


Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024 secara khusus menekankan peningkatan perlindungan konsumen, pengawasan transaksi, hingga pengaturan pendaftaran Pedagangan Fisik Aset Kripto (PFAK). 

BITCOIN.jpg

Bappebti Rilis Aturan Baru untuk Perkuat Regulasi Perdagangan Aset Kripto

Jepang akan memulai tinjauan terhadap aturan kripto di negaranya, yang membuka kemungkinan pengurangan pajak atas aset digital dan berpotensi mempersiapkan peluncuran dana domestik yang berinvestasi dalam token.

Menurut laporan [Bloomberg](https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-30/japan-crypto-review-may-open-door-to-lower-taxes-dedicated-etfs) pada Senin (30/9/2024), Financial Service Agency (FSA) Jepang dalam beberapa bulan mendatang akan menilai apakah pendekatan saat ini yang mengatur kripto di bawah Undang-Undang Layanan Pembayaran sudah memadai. 

Lebih lanjut, seorang narasumber menyampaikan bahwa FSA akan meninjau apakah undang-undang ini memberikan perlindungan yang cukup bagi investor, mengingat token lebih sering digunakan untuk investasi daripada pembayaran. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pada undang-undang atau penggolongan ulang crypto sebagai instrumen keuangan yang berada di bawah hukum investasi Jepang.

Analis pasar di Bitbank Inc, Yuya Hasegawa, menyatakan bahwa penggolongan ulang aset digital melalui Undang-Undang Instrumen dan Bursa Keuangan Jepang diperkirakan akan memperkuat perlindungan investor dan membawa perubahan besar lainnya, menurut Yuya Hasegawa, seorang analis pasar di bursa crypto bitbank Inc. Langkah ini juga akan memperkuat upaya sektor kripto untuk membujuk pejabat di negara tersebut agar menurunkan pajak atas keuntungan kripto yang saat ini mencapai 55% menjadi 20%, sejalan dengan aset lain seperti saham. 

## Regulasi Kripto yang Masih Ketat di Jepang

Para petinggi kripto di Jepang telah lama menyerukan regulasi yang lebih ringan untuk mengurangi biaya dan mendorong pertumbuhan dan memandang bahwa aturan saat ini sangat ketat. Hal ini terutama akibat keruntuhan Mt. Gox pada 2014 silam dan peretasan yang terjadi pada _exchange_ kripto Jepang yakni DMM Bitcoin pada pertengahan tahun ini.

Di sisi lain, perusahaan Jepang seperti Sony Group Corp. mulai mengeksplorasi teknologi blockchain, sementara bank terbesar Jepang, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., tengah mempelajari penerbitan stablecoin di bawah undang-undang yang diberlakukan pada 2023.

**Baca juga: [Mengapa Asia Akan Menjadi Pusat Web3 dan Kripto Di Masa Depan!](https://www.coindesk.id/berita/mengapa-asia-akan-menjadi-pusat-web3-dan-kripto-di-masa-depan)**

Para petinggi kripto di Jepang telah lama menyerukan regulasi yang lebih ringan untuk mengurangi biaya dan mendorong pertumbuhan kripto di negaranya.

su-san-lee-e_ewwm29wfu-unsplash.jpg

Jepang Berencana Tinjau Ulang Regulasi Kripto

Pemerintah Jerman melalui Kantor Kejaksaan Agung Frankfurt (Generalstaatsanwaltschaft) dan Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman (Bundeskriminalamt/BKA) telah menutup 47 _exchange_ kripto yang diduga terlibat dalam kegiatan kriminal, termasuk pencucian uang.

Menurut [rilis pers](https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2024/Presse2024/240919_PM_finalexchange.html) pada Kamis (19/9/2024) BKA mengungkapkan bahwa _exchange_ tersebut secara sengaja tidak memenuhi kewajiban mereka untuk menerapkan prosedur identifikasi pelanggan yang dikenal sebagai Know Your Customer (KYC). Hal ini memungkinkan individu dengan identitas yang tidak jelas untuk melakukan transaksi, sehingga membuka celah bagi tindakan ilegal.

Beberapa _excahnge_ yang ditutup termasuk Xchange.cash, 60cek.org, dan Baksman.com, dan sejumlah platform kecil lainnya. Beberapa dari _exchange_ itu telah beroperasi sejak 2012, sementara yang lain baru mulai beroperasi setahun terakhir.

## Pemerintah Jerman Sita Data Pelanggan

Dalam proses investigasinya, pemerintah Jerman juga berhasil menyita data pelanggan dan transaksi yang terkait dengan _exchange_ tersebut. Namun, pihak berwenang mengakui adanya tantangan dalam menuntut individu di balik aktivitas ilegal ini, mengingat banyak dari mereka berdomisili di luar Jerman. Oleh karena itu, fokus utama pemerintah Jerman saat ini adalah untuk "melemahkan" infrastruktur yang menopang kegiatan ilegal tersebut.

Pada awal 2024, BKA berhasil menyita 49.857 Bitcoin senilai USD2,1 miliar, yang diambil dari operator situs web privasi Movie2k.to. Situs tersebut telah ditutup pada 2013 karena melanggar Undang-Undang Hak Cipta. 

Adapun, seluruh Bitcoin yang disita tersebut kemudian dijual oleh BKA pada Juli lalu, yang berdampak signifikan terhadap pasar kripto global, terutama karena aksi jual besar-besaran yang terjadi bersamaan dengan pembayaran ganti rugi dari _exchange_  Mt. Gox yang bangkrut pada 2014.

**Baca juga: [Pasar Kripto Terbakar, Bitcoin Turun ke Level USD56.000](https://www.coindesk.id/berita/pasar-kripto-terbakar-bitcoin-turun-ke-level-usd-56-000)**


Beberapa excahnge yang ditutup termasuk Xchange.cash, 60cek.org, dan Baksman.com, dan sejumlah platform kecil lainnya. 

Bendera Jerman. Sumber: GettyImages. (Foto CDI)

germany-flag-gettyimages.jpg

Pemerintah Jerman Tutup 47 Exchange Kripto Terkait Aktivitas Ilegal



Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria (SEC) berencana untuk memberikan lisensi kepada penerbit aset virtual, termasuk perusahaan kripto, seiring dengan meningkatnya adopsi di negara tersebut.


Menurut laporan [Bloomberg](https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-20/nigeria-s-sec-to-licence-crypto-exchanges-as-adoption-surges) pada Selasa (20/8/2024), Direktur Jenderal SEC Nigeria, Emomotimi Agama, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang bersiap untuk mengeluarkan lisensi pertama bagi layanan digital dan aset token pada bulan Agustus ini. 

Agama menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan tanggapan terhadap meningkatnya permintaan terhadap aset kripto, yang saat ini memiliki pasar yang sangat besar dan terus berkembang.

## Berencana Kenalkan RUU Pajak Kripto

Selain itu, Nigeria juga berencana untuk memperkenalkan rancangan undang-undang pada bulan September mendatang, yang akan memungkinkan negara tersebut untuk mengenakan pajak atas transaksi kripto. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Nigeria untuk mengikuti jejak negara-negara lain yang telah lebih dahulu melisensikan perusahaan kripto. Misalnya, Afrika Selatan, yang merupakan ekonomi terbesar di benua Afrika, baru-baru ini meluncurkan rezim lisensi kripto. 

Sementara itu, Prancis telah memperkenalkan kerangka kerja baru pada awal Agustus dan Inggris telah mendaftarkan perusahaan-perusahaan kripto di bawah aturan anti pencucian uang sejak tahun 2020, sembari menunggu peraturan yang lebih spesifik diterapkan di masa mendatang.

**Baca juga: [Bitget Wallet Cetak Milestone, Sentuh 30 Juta Pengguna di Seluruh Dunia](https://www.coindesk.id/berita/bitget-wallet-cetak-milestone-sentuh-30-juta-pengguna-di-seluruh-dunia)**

Nigeria juga berencana untuk memperkenalkan rancangan undang-undang terkait penerapan pajak atas transaksi kripto.

328-28 Agustus-Nigeria Ingin Terapkan Proses Perizinan Perusahaan Kripto.jpg

Nigeria Ingin Terapkan Proses Perizinan Perusahaan Kripto

Kamala Harris, Wakil Presiden AS yang mencalonkan diri sebagai kandidat presiden dari Partai Demokrat, menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri aset digital, termasuk kripto.

Mengutip laporan dari [Bloomberg](https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-21/harris-supports-policies-to-expand-crypto-industry-aide-says?utm_source=telegram&utm_content=crypto&utm_medium=social&sref=3REHEaVI) pada Rabu (21/8/2024), Brian Nelson, penasihat senior kebijakan kampanye Harris, mengungkapkan bahwa Harris akan mendukung kebijakan yang memastikan teknologi baru dan industri terkait dapat terus berkembang. 

Menurut Nelson, aturan yang dibutuhkan adalah regulasi yang stabil terkait aset digital, yang menunjukkan bahwa pemerintahan Harris akan berkomitmen untuk menerapkan perlindungan yang mendukung industri ini.

Dalam sebuah acara kampanye di negara bagian North Carolina pekan lalu, Harris memang tidak secara khusus menyebutkan aset digital. Namun, ia berjanji bahwa jika terpilih menjadi presiden, ia akan fokus pada pengurangan birokrasi yang tidak perlu dan penyederhanaan regulasi yang rumit. 

Harris juga berkomitmen untuk mendorong inovasi teknologi sambil melindungi konsumen dan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dengan aturan yang konsisten dan transparan.

## Upaya Menarik Minat Pelaku Industri Kripto

Industri kripto di AS saat ini telah menunjukkan ketidakpuasannya terhadap pendekatan regulasi yang dianggap memberatkan di bawah pemerintahan Presiden AS Joe Biden karena dianggap tidak ramah terhadap kripto. 

Beberapa investor kripto kini mendukung kampanye mantan Presiden AS Donald Trump, setelah kandidat dari Partai Republik tersebut menyatakan dukungannya untuk mengurangi regulasi pemerintah di sektor ini. 

Dalam kampanyenya, Trump berjanji akan memecat US Ketua Securities and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler dan akan memilih regulator yang bersahabat dengan industri, membentuk dewan penasihat presiden untuk industri kripto, serta menciptakan kerangka kerja untuk stablecoin.

Pendekatan kripto ini telah membuat Trump mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting dalam dunia kripto, termasuk Cameron dan Tyler Winklevoss. Keduanya telah memberikan donasi kepada kelompok pendukung Trump.

**Baca juga: [Donald Trump Berencana Jadikan Bitcoin Sebagai Aset Cadangan Nasional AS](https://www.coindesk.id/berita/donald-trump-berencana-jadikan-bitcoin-sebagai-aset-cadangan-nasional-as)**


Harris akan mendukung kebijakan yang memastikan teknologi baru dan industri terkait dapat terus berkembang.

329-28 Agustus-Dorong Industri Kripto, Kamala Harris Berniat Dukung Kebijakan Ramah Aset Digital.jpg

Dorong Industri Kripto, Kamala Harris Berniat Dukung Kebijakan Ramah Aset Digital

CEO Telegram, Pavel Durov, dilaporkan telah ditangkap dan ditahan oleh otoritas Prancis, yang menimbulkan kekhawatiran besar khususnya di kalangan komunitas kripto.

Menurut laporan dari media lokal [TF1](https://www.tf1info.fr/justice-faits-divers/info-tf1-lci-le-fondateur-et-pdg-de-la-messagerie-cryptee-telegram-interpelle-en-france-2316072.html), Durov ditangkap di Bandara Le Bourget pada 24 Agustus berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh OFIM, sebuah kantor dari Kepolisian Nasional Prancis yang bertugas mencegah kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Surat perintah penangkapan ini berasal dari pengaduan pidana oleh OFIM, yang menganggap Durov turut serta dalam berbagai kejahatan, termasuk perdagangan narkoba, distribusi konten pelecehan seksual anak, dan penipuan, karena Telegram diduga tidak melakukan moderasi yang memadai dan kurang bekerja sama dengan penegak hukum.

"Di platformnya, banyak kejahatan dan pelanggaran telah terjadi tanpa adanya tindakan moderasi atau kerja sama darinya," ujar seorang sumber dari penegak hukum kepada TF1. "Selama bertahun-tahun, platform ini telah menjadi tempat utama bagi kejahatan terorganisir."

## Telegram Tegaskan Kepatuhan Terhadap Hukum Uni Eropa

Dalam sebuah pernyataan yang diposting di X pada 26 Agustus, Telegram menegaskan bahwa mereka sepenuhnya mematuhi hukum Uni Eropa dan praktik moderasi konten mereka berada dalam "standar industri."

"Telegram mematuhi hukum Uni Eropa, termasuk Digital Services Act – moderasinya sesuai dengan standar industri dan terus ditingkatkan," ungkap Telegram dalam pernyataannya.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">⚖️ Telegram abides by EU laws, including the Digital Services Act — its moderation is within industry standards and constantly improving.<br><br>✈️ Telegram&#39;s CEO Pavel Durov has nothing to hide and travels frequently in Europe.<br><br>😵‍💫 It is absurd to claim that a platform or its owner…</p>&mdash; Telegram Messenger (@telegram) <a href="https://twitter.com/telegram/status/1827787345367834772?ref_src=twsrc%5Etfw">August 25, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Lebih lanjut, pihak Telegram menekankan bahwa Durov tidak memiliki apa pun yang disembunyikan dan sering melakukan perjalanan di Eropa.

Pavel Durov merupakan warga negara Uni Emirat Arab dan Prancis yang lahir di Rusia. Ia mendirikan Telegram pada tahun 2013 setelah meninggalkan Rusia pada tahun 2014, karena menolak memenuhi tuntutan pemerintah untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosialnya, VKontakte, yang kemudian ia jual.

Kendati demikian, Rusia tampaknya masih menganggap Durov sebagai warganya. Mengutip [BBC](https://www.bbc.com/news/articles/cp8ne8r1yy0o), Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Kedutaan Besar Rusia di Prancis telah "segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam kasus seperti ini untuk mengklarifikasi situasi terkait warga negara Rusia tersebut," meskipun mereka belum menerima permintaan resmi dari perwakilan Durov.

Kedutaan Besar Rusia di Prancis juga menyebutkan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk mengklarifikasi alasan penahanan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak Durov dan memfasilitasi akses konsuler. Namun, mereka juga menyatakan bahwa otoritas Prancis belum bersedia bekerja sama dengan pejabat Rusia dalam menangani kasus ini.

Kini, banyak anggota komunitas kripto yang menyatakan dukungan mereka untuk Durov, termasuk pendiri Tron Justin Sun yang menawarkan untuk mendonasikan USD1 juta kepada organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) yang berupaya untuk membebaskan Durov, asalkan "dibentuk secara desentralisasi dengan dukungan komunitas yang cukup."

**Baca juga: [Blockchain TON Bakal Kembangkan Jaringan Layer-2](https://www.coindesk.id/berita/blockchain-ton-bakal-kembangkan-jaringan-layer-2)**

Durov ditangkap di Bandara Le Bourget pada 24 Agustus berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh pihak berwenang Prancis.

330-28 Agustus-Pavel Durov Ditangkap Otoritas Prancis, Telegram Buka Suara.jpg

Pavel Durov Ditangkap Otoritas Prancis, Telegram Beri Pernyataan Resmi


Pavel Durov, CEO Telegram, didakwa oleh pengadilan Prancispada Rabu malam (28/8/2024) waktu setempat, hanya beberapa hari setelah penangkapannya di Bandara Le Bourget, Paris, pada 24 Agustus.

Dikutip dari [CoinDesk](https://www.coindesk.com/policy/2024/08/28/telegram-ceo-pavel-durov-set-to-appear-in-french-court-after-weekend-arrest/), Durov didakwa atas sejumlah tuduhan, termasuk terlibat dalam pengelolaan platform online yang memfasilitasi transaksi ilegal, menolak untuk memenuhi permintaan polisi atas dokumen atau komunikasi dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, serta terlibat dalam penyebaran materi eksploitasi anak. 
Selain itu, dia juga dituduh menyediakan layanan enkripsi tanpa menyematkan kontrol keamanan di Telegram.

Jaksa Prancis menyoroti minimnya tanggapan dari pihak Telegram terhadap permintaan pengadilan, yang menjadi perhatian khusus bagian kejahatan siber dari Yurisdiksi Nasional untuk Memerangi Kejahatan Terorganisir di dalam kantor kejaksaan Paris (JUNALCO), terutama oleh Kantor Nasional untuk Anak di Bawah Umur (OFMIN).

Penyelidikan ini sendiri dimulai pada Februari 2024, dengan dakwaan awal yang diajukan pada 8 Juli.

## Belum Bisa Meninggalkan Prancis

Polisi Prancis menyatakan bahwa Durov dibebaskan dari tahanan sebelum penampilannya di pengadilan, yang menyebabkan kebingungan bahwa ia telah dibebaskan sepenuhnya. Namun, kenyataannya, dia hanya diarahkan menuju gedung pengadilan.

Sebagai bagian dari dakwaan tersebut, Durov diwajibkan untuk membayar uang jaminan sebesar EUR5 juta, melapor ke kantor polisi Prancis setidaknya dua kali seminggu, dan dilarang meninggalkan negara tersebut.

Durov ditahan di Bandara Le Bourget, Paris, pada 24 Agustus atas dasar surat perintah yang terkait dengan kurangnya moderasi di Telegram. Penyelidikan terhadap Durov mencakup berbagai tuduhan, termasuk dugaan bahwa Telegram digunakan untuk aksi kejahatan seperti penipuan, pengedaran narkoba, dan penyebaran konten pornografi anak di bawah umur. 

Telegram, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan setelah penangkapan Durov, menegaskan bahwa mereka mematuhi hukum Uni Eropa dan bahwa praktik mereka tetap sesuai dengan norma-norma industri. 



Durov didakwa atas sejumlah tuduhan terkait dengan platform perpesanan Telegram.

333-30 Agustus-CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis.jpg

CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis



Dengan semakin berkembangnya popularitas aset kripto, banyak negara mulai merumuskan regulasi untuk mengatur peredaran aset digital ini. 

Misalnya, Korea Selatan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual pada 19 Juli 2024. Langkah ini mencerminkan upaya serius pemerintah Korea Selatan untuk memperkuat perlindungan investor dan mengatur lebih ketat aset virtual.

Berdasarkan penelitian dari [Tiger Research](https://reports.tiger-research.com/p/one-month-after-the-korean-new-crypto-law-eng), analis Ryan Yoon dan Yoon Lee menyoroti bahwa perubahan regulasi ini lahir dari kegagalan kerangka hukum sebelumnya dalam menangani berbagai isu seperti arbitrase, penipuan, dan penawaran ilegal. 

Skandal praktik _rebate_ ilegal yang mengemuka menggarisbawahi perlunya reformasi yang lebih mendalam dalam menjaga "keadilan" di pasar kripto Korea Selatan, sekaligus menyoroti perlindungan investor yang lebih kuat sebagai prioritas utama.


**Artikel ini dikutip dari [Tiger Research](https://reports.tiger-research.com/p/one-month-after-the-korean-new-crypto-law-eng), perusahaan riset dan investasi yang berfokus pada pasar Web3 di Asia**.

Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual mencakup empat ketentuan utama yang dirancang untuk memperkuat pasar kripto Korea Selatan, termasuk klarifikasi cakupan aset kripto yang memastikan bahwa aset digital tersebut memiliki nilai ekonomi dan representasi elektronik, pembayaran bunga wajib, kewajiban asuransi dan cadangan, serta penguatan regulasi terhadap perdagangan kripto yang tidak adil.

## Dampak dalam Sebulan setelah Implementasi Regulasi Baru

Dalam waktu satu bulan sejak UU tersebut diberlakukan, analis Tiger Research membeberkan bahwa pasar kripto Korea Selatan telah menunjukkan dampak signifikan, terutama terkait pembayaran bunga wajib dan penguatan regulasi perdagangan tidak adil. 

Pada 19 dan 20 Juli, Tiger Research mengidentifikasi ada lima _exchange_ kripto teratas di Korea Selatan terlibat dalam kompetisi suku bunga yang ketat. Khususnya, Bithumb dan Upbit sebagai pemain utama yang bersaing memperebutkan dominasi pasar.

Keunikan pembayaran bunga ini disebabkan oleh sistem perdagangan kripto di Korea Selatan yang mewajibkan akun dengan nama asli untuk setiap transaksi di bursa. Dalam beberapa hari pertama, suku bunga deposito mengalami kenaikan drastis, yang menunjukkan betapa agresifnya bursa dalam menarik minat pelanggan.

Lebih lanjut, sejak diberlakukannya UU tersebut, banyak proyek penerbitan token dan _exchange_ yang meninjau kebijakan pengendalian internal mereka melalui penilaian hukum dan meningkatkan langkah-langkah kepatuhan mereka. Proyek dengan token, khususnya, sering kali memiliki akses ke informasi yang sama atau lebih banyak daripada yang ada di _exchange_. 

Akibatnya, proyek yang beroperasi di Korea semakin berupaya beradaptasi dengan lingkungan regulasi baru dan mencegah perilaku perdagangan tidak adil.

Kendati demikian, proyek-proyek kripto di sana tampaknya masih menghadapi tantangan dalam mengadaptasi diri dengan regulasi baru ini. Salah satu masalah utama adalah kurangnya tim kepatuhan yang berdedikasi dalam banyak proyek, sehingga sulit untuk menerapkan kontrol internal yang memadai.

 Selain itu, teknologi blockchain yang anonim menambah kompleksitas dalam mengidentifikasi dan menghukum pelanggaran perdagangan yang tidak adil.
 
Adapun upaya untuk memperkuat kontrol internal terus dilakukan, termasuk pengembangan sistem deteksi transaksi mencurigakan dan pelatihan karyawan terkait kepatuhan. Konsultasi dengan pakar hukum juga menjadi bagian penting dari langkah adaptasi ini.

## Pengaruh pada Pasar Global
Regulasi baru ini tidak hanya berdampak pada pasar Korea Selatan, tetapi juga memiliki potensi untuk mempengaruhi regulasi kripto di tingkat global. Model regulasi di Korea Selatan ini dapat menjadi acuan bagi negara lain dalam merancang kebijakan mereka sendiri. 

Selain itu, industri kripto diharapkan mengalami perubahan signifikan dengan munculnya model bisnis baru yang berfokus pada kepatuhan dan transparansi.

Walaupun ada kekhawatiran bahwa regulasi ini dapat mengekang pertumbuhan pasar, dalam jangka panjang, regulasi ini diperkirakan akan meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas pasar, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan yang lebih sehat.

**Baca juga: [Korea Blockchain Week Segera Hadir di September 2024, Undang Pelaku Industri Kripto Ternama!](https://www.coindesk.id/berita/korea-blockchain-week-segera-hadir-di-september-2024-undang-pelaku-industri-kripto-ternama)**

Berdasarkan penelitian dari Tiger Research, analis Ryan Yoon dan Yoon Lee menyoroti bahwa perubahan regulasi kripto di Korea Selatan lahir dari kegagalan kerangka hukum sebelumnya dalam menangani berbagai isu seperti arbitrase, penipuan, dan penawaran ilegal.



326-20 Agustus-Mengulik Transformasi di Sektor Kripto Korea Selatan Pasca Pasca UU Kripto Baru (1).jpg

Mengulik Transformasi Sektor Kripto di Korea Selatan Pasca UU Kripto Baru

Hakim federal Amerika Serikat telah memutuskan bahwa Ripple harus membayar denda perdata sebesar USD125 juta atau sekitar Rp1,9 triliun dalam sengketa hukumnya dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

Dilansir dari [CoinDesk](https://www.coindesk.com/policy/2024/08/07/judge-fines-ripple-125m-bans-future-securities-law-violations-in-long-running-sec-case/) pada Rabu (7/8/2024), Hakim Analisa Torres dari Pengadilan Distrik Selatan New York menjatuhkan sanksi tersebut setelah menemukan bahwa 1.278 transaksi penjualan yang dilakukan Ripple kepada investor institusional melanggar undang-undang sekuritas.

Namun, jumlah denda tersebut dianggap sebagai kemenangan bagi Ripple, mengingat SEC awalnya menuntut kompensasi sebesar USD1 miliar dalam bentuk ganti rugi dan bunga prasangka, serta tambahan USD900 juta dalam bentuk denda perdata.

## Ripple Diperintahkan untuk Mematuhi Hukum Sekuritas di Masa Depan

Selain denda yang dijatuhkan, Hakim Torres juga melarang Ripple untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum sekuritas federal di masa mendatang.

Meskipun dia tidak menyatakan bahwa Ripple telah melanggar hukum setelah gugatan SEC diajukan, hakim mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mungkin "melewati batas" dalam bagian yang terkait dengan penawaran "likuiditas sesuai permintaan" yang dilakukan oleh Ripple.

"Hakim menemukan bahwa kesediaan Ripple untuk mendorong batas-batas ketentuan hukum menunjukkan kemungkinan bahwa perusahaan mungkin sudah, atau akan, melewati batas tersebut," kata Hakim Torres. "Secara keseluruhan, pengadilan menemukan adanya kemungkinan pelanggaran di masa depan, yang membuat perintah pengadilan ini menjadi perlu."

Sebagai bagian dari perintah tersebut, Ripple diwajibkan untuk mengajukan pernyataan pendaftaran jika ingin menjual sekuritas di masa depan.

SEC kemungkinan besar akan mengajukan banding atas putusan ini, terutama setelah upaya banding sela SEC sebelumnya ditolak oleh hakim yang sama pada 2023 lalu. Sementara itu, SEC dan Ripple telah mencapai kesepakatan terkait tuntutan terhadap CEO Ripple, Brad Garlinghouse, dan eksekutif lainnya setelah banding tersebut ditolak.

Menyusul kabar itu, harga token XRP melonjak hingga 26% ke level USD0,63. Saat artikel ini ditulis, harga XRP stabil di kisaran USD0,60, menurut data dari [CoinMarketCap](https://coinmarketcap.com/currencies/xrp/).

**Baca juga: [SEC Minta Banding ke Hakim Terkait Hasil Pengadilan XRP](https://www.coindesk.id/berita/sec-minta-banding-ke-hakim-terkait-hasil-pengadilan-xrp)**




Selain denda yang dijatuhkan, Hakim Torres juga melarang Ripple untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum sekuritas federal di masa mendatang.



317-12 Agustus-Hakim Putuskan Ripple Didenda Rp1,9 Triliun, Lebih Rendah dari Permintaan SEC.jpg

Hakim Putuskan Ripple Didenda Rp1,9 Triliun, Lebih Rendah dari Permintaan SEC


Ripple baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk meluncurkan stablecoin baru yang akan diuji coba di jaringan Ethereum dan XRP Ledger. 

Dalam sebuah [pengumuman](https://ripple.com/insights/a-new-era-of-stablecoins-ripple-usd-begins-testing-on-the-xrp-ledger-mainnet/) pada Jumat (9/8/2024), Ripple mengungkapkan bahwa stablecoin yang diberi nama Ripple USD (RLUSD) saat ini masih dalam tahap beta dan sedang diuji coba secara intensif oleh mitra perusahaan.

"Ini adalah pencapaian penting dan langkah maju untuk menghadirkan lebih banyak aset berkualitas tinggi ke XRPL, yang akan membuka peluang baru, meningkatkan likuiditas, dan menciptakan berbagai kasus penggunaan institusional bagi pengguna, pengembang, dan aplikasi. Versi mainnet dari Ripple USD juga sudah tersedia di Ethereum, dengan rencana untuk memperluas ke blockchain lain serta protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) seiring waktu," kata Ripple dalam pernyataannya.

Fase uji coba ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa stablecoin tersebut memenuhi standar keamanan, efisiensi, serta keandalan sebelum dirilis secara luas dan setelah memperoleh persetujuan dari regulator di AS. Adapun saat ini Ripple USD belum tersedia untuk diperdagangkan.

Ripple USD akan didukung oleh US Treasury jangka pendek, simpanan dolar AS, dan setara kas. Cadangan ini akan diaudit oleh firma akuntansi independen, dan Ripple berencana untuk melaporkan hasil audit tersebut setiap bulan.

Pengumuman ini muncul setelah Ripple memaparkan rencananya pada April 2024 untuk memasuki pasar stablecoin yang berkembang pesat dengan token baru yang dipatok pada dolar AS. Stablecoin saat ini menjadi bagian penting dalam infrastruktur ekonomi kripto, yang digunakan untuk perdagangan dan pembayaran di blockchain. 

Pasar ini saat ini bernilai sekitar USD160 miliar dan didominasi oleh dua stablecoin terbesar, yakni USDT milik Tether dan USDC milik Circle.

**Baca juga: [Ripple Akan Luncurkan Stablecoin, Bersaing Dengan USDT & USDC!](https://www.coindesk.id/berita/ripple-akan-luncurkan-stablecoin-bersaing-dengan-usdt-and-usdc)**

Ripple USD akan didukung oleh US Treasury jangka pendek, simpanan dolar AS, dan setara kas. Cadangan ini akan diaudit oleh firma akuntansi independen, dan Ripple berencana untuk melaporkan hasil audit tersebut setiap bulan.



319-12 Agustus-Ripple Mulai Uji Coba Stablecoin Baru di Ethereum dan XRP Ledger.jpg

Ripple Mulai Uji Coba Stablecoin Baru di Ethereum dan XRP Ledger


Pemerintah India saat ini tengah bersiap untuk merilis makalah diskusi mengenai kebijakan kripto sebelum September 2024.

Menurut laporan media lokal [Moneycontrol](https://www.moneycontrol.com/news/business/economy/discussion-paper-on-crypto-policy-likely-before-sept-says-dea-secretary-12777598.html) pada Kamis (25/7/2024), Sekretaris Urusan Ekonomi India, Ajay Seth, mengumumkan rencana pemerintah untuk mencari masukan dari para pemangku kepentingan terkait proposal yang diuraikan dalam makalah tersebut. Dokumen ini juga akan mencakup saran mengenai ruang lingkup regulasi mata uang kripto di India.

"Di India, mata uang kripto diatur dari perspektif anti pencucian uang (AML) dan upaya untuk memerangi terorisme (EFT) saja. Regulasi dimulai dan berakhir di situ, tidak bisa lebih dari itu. Jadi, apakah cakupannya harus lebih luas? Apa yang harus menjadi sikap kebijakan? Semua itu akan diuraikan dalam makalah diskusi," kata Seth.

Tujuan utama dari sikap kebijakan ini adalah untuk berkonsultasi secara terbuka dengan para pemangku kepentingan, memungkinkan mereka untuk meninjau makalah diskusi dan memberikan masukan mereka.

Pada Maret 2023, India memperluas standar AML dan CTF untuk aset kripto dan perantara. Saat ini, sebuah kelompok antar-menteri sedang memeriksa implikasi kebijakan yang lebih luas untuk mata uang kripto.

Kelompok ini mencakup perwakilan dari Reserve Bank of India (RBI) dan Securities and Exchange Board of India (SEBI). RBI secara konsisten menentang melegitimasi mata uang kripto atau stablecoin, dengan alasan risiko terhadap stabilitas makroekonomi, sementara SEBI telah menganjurkan untuk regulasi aset digital dan menyarankan bahwa pengawasan harus melibatkan banyak otoritas.

Adapun keputusan untuk merilis makalah diskusi mengikuti dukungan terhadap pedoman yang ditetapkan oleh International Monetary Fund (IMF) dan  Financial Stability Board (FSB) oleh negara-negara anggota G20 selama kepemimpinan India tahun lalu. Makalah sintesis IMF-FSB menyarankan untuk tidak melarang secara menyeluruh aktivitas kripto, dengan menyoroti kesulitan dalam penegakan.

Aset kripto di India telah menghadapi pengawasan yang ketat. Pada April 2018, RBI melarang pemberi pinjaman dan perantara keuangan untuk berurusan dengan pengguna atau bursa kripto. Larangan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2020. 

Selain itu, pemerintah India diketahui telah merancang undang-undang pada tahun 2021 yang mengusulkan larangan mata uang kripto swasta, namun undang-undang tersebut belum diperkenalkan.

**Baca juga: [SEBI India Anjurkan Regulator Lokal untuk Awasi Perdagangan Kripto](https://www.coindesk.id/berita/sebi-india-anjurkan-regulator-lokal-untuk-awasi-perdagangan-kripto)**




Tujuan utama dari sikap kebijakan ini adalah untuk berkonsultasi secara terbuka dengan para pemangku kepentingan, memungkinkan mereka untuk meninjau makalah diskusi dan memberikan masukan mereka.



300-26 Juli-India Bersiap Luncurkan Makalah Diskusi Tentang Kebijakan Kripto pada Q3 2024.jpg

India Bersiap Luncurkan Makalah Diskusi Tentang Kebijakan Kripto pada Q3 2024


Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara tiba-tiba memblokir akun Instagram milik berbagai _exchange_ kripto asing seperti Binance, Bybit, Kucoin, dan MEXC.

Pada Selasa (16/7/2024), komunitas kripto di Indonesia dikejutkan dengan tidak dapat diaksesnya akun-akun Instagram dari _exchange_ tersebut. Tidak hanya _exchange_ asing, akun Instagram _exchange_ yang berbasis di Indonesia seperti Binance Indonesia dan Bybit Indonesia juga ikut diblokir.

Saat mencoba membuka akun-akun tersebut, akan muncul pesan bahwa "Akun ini tidak tersedia di Indonesia" atas “permintaan Kominfo untuk membatasi konten ini.”

![Instagram KuCoin diblokir Kominfo. (Foto CDI).jpg](/uploads/Instagram_Ku_Coin_diblokir_Kominfo_Foto_CDI_60c15f7a93.jpg)

Meskipun akun-akun media sosial lainnya seperti Twitter dan Facebook masih dapat diakses, ada kemungkinan nasib mereka akan serupa dengan akun Instagram.

## _Influencer_ Diminta Tidak Promosi Kripto

Motif di balik pemblokiran akun-akun exchange asing ini masih belum jelas. Namun, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, sebelumnya menekankan bahwa _influencer_ harus memiliki kesadaran penuh akan dampak tindakannya terhadap para pengikutnya.

Hasan menyatakan bahwa perusahaan perdagangan aset kripto dilarang menawarkan produk kripto kepada masyarakat melalui iklan, kecuali melalui media resmi perusahaan tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023. 

Ia juga mengingatkan adanya risiko ancaman pelanggaran hukum bagi influencer kripto yang menyebarkan konten tidak sesuai, yang berpotensi merugikan para pengikut mereka di media sosial.

**Baca juga: [OJK Tegaskan Influencer Dilarang Tawarkan Aset Kripto](https://www.coindesk.id/berita/ojk-tegaskan-influencer-dilarang-tawarkan-aset-kripto)**


Pemblokiran ini juga berdampak pada akun Instagram exchange yang dikhususkan bagi komunitas di Indonesia.

Kominfo blokir akun Instagram exchange asing. (Foto CDI)

284-17 Juli-Kominfo Terpantau Mulai Blokir Akun IG Milik Exchange Kripto Asing.jpg

Kominfo Terpantau Mulai Blokir Akun IG Milik Exchange Kripto Asing

Otoritas keuangan Hong Kong telah mengumumkan rencana untuk mengajukan rancangan undang-undang terkait stablecoin yang merujuk pada mata uang fiat kepada Dewan Legislatif Hong Kong pada akhir 2024.

Biro Jasa Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong (FSTB) dan Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) telah [membagikan](https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/press-release/2024/20240717e3a1.pdf) hasil dari sebuah konsultasi yang menunjukkan bahwa rezim stablecoin baru ini akan fokus pada sistem _ledger_ terdesentralisasi, di mana tidak ada satu entitas pun yang dapat secara sepihak mengendalikan atau mengubah fungsionalitas atau operasinya secara signifikan.

**Baca juga: [Hong Kong Bersiap Terbitkan Aturan Stablecoin dan Perdagangan OTC](https://www.coindesk.id/berita/hong-kong-bersiap-terbitkan-aturan-stablecoin-dan-perdagangan-otc)**

## Usulan Regulasi Stablecoin

Pada Desember 2023, FSTB dan HKMA telah memulai konsultasi publik untuk mengatur penerbitan stablecoin. Makalah konsultasi tersebut telah menerima 108 pengajuan dari berbagai pemangku kepentingan. Regulator berencana untuk memasukkan saran dari para responden sebelum merampungkan RUU ini.

Usulan utama termasuk persyaratan bagi setiap orang yang menerbitkan stablecoin di Hong Kong untuk memperoleh lisensi dan mempertimbangkan yurisdiksi lokal dan asing dalam penempatan aset cadangan.

Adapun entitas asing yang mengajukan lisensi harus mendirikan anak perusahaan di Hong Kong dan mempertahankan personel manajemen utama termasuk CEO di wilayah tersebut. HKMA juga mengindikasikan kemungkinan pengurangan frekuensi pengungkapan publik, mengalihkan dari atestasi bulanan yang diusulkan sebelumnya oleh auditor independen.

HKMA sendiri telah memulai sebuah _Regulatory Sandbox_ untuk memberikan kekebalan kepada calon penerbit stablecoin saat menguji operasi tertentu. Otoritas saat ini sedang memproses aplikasi untuk _Sandbox_ ini dan berencana untuk mengumumkan perkembangan lebih lanjut dalam waktu dekat.

Hong Kong telah lama berambisi untuk menjadi pusat kripto global dan menjadi salah satu tujuan utama di Asia bagi industri kripto, terutama setelah pemerintah mengambil pendekatan yang pro terhadap kripto sejak tahun 2023.

Pada Februari, pemerintah Hong Kong telah [merilis panduan](https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2024/20240220e4.pdf) untuk perusahaan yang menawarkan layanan kustodian kripto. Negara ini juga telah mengenalkan produk ETF Bitcoin spot dan ETF Ethereum spot pada April lalu.

**Baca juga: [ETF Bitcoin dan Ether Spot Mulai Diperdagangkan di Hong Kong](https://www.coindesk.id/berita/etf-bitcoin-dan-ether-spot-mulai-diperdagangkan-di-hong-kong)**


Regulator keuangan Hong Kong mulai berencana untuk mengajukan RUU terkait stablecoin kepada Dewan Leglisatif Hong Kong.

Hong Kong berencana mengenalkan RUU untuk mengatur stablecoin. (Foto CDI)

286-18 Juli-Regulator Hong Kong Rencanakan Pengenalan RUU Stablecoin.jpg

Regulator Hong Kong Rencanakan Pengenalan RUU Stablecoin


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini menyoroti fenomena influencer kripto di berbagai platform media sosial. Pihaknya mengingatkan para _influencer_ akan pentingnya tanggung jawab atas tindakan mereka dalam mempromosikan aset kripto.

Dalam [konferensi pers](https://www.youtube.com/watch?v=lEvHZU60mbY) hasil rapat RDK Bulanan pada Senin (8/7/2024), Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menekankan bahwa “seorang _influencer_ harus memiliki kesadaran penuh bahwa segala tindakannya dapat mempengaruhi pengikutnya.”

Selain itu, Hasan mengingatkan adanya risiko ancaman pelanggaran hukum bagi para _influencer_ kripto yang menyebarkan konten tidak sesuai, yang berpotensi merugikan pengikut mereka di media sosial.

## Aturan Pelarangan Iklan Produk Kripto

Pada kesempatan yang sama, Hasan menyatakan bahwa perusahaan perdagangan aset kripto dilarang menawarkan produk kripto kepada masyarakat melalui iklan, kecuali melalui media resmi perusahaan tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023.

Hasan juga menyebutkan bahwa aturan tersebut akan efektif setelah peralihan tugas pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK selesai. 

Saat ini, proses peralihan masih dalam tahap persiapan dan transisi, dan diharapkan rampung pada Januari 2025.

"Sehingga tentu tidak dimungkinkan adanya pemanfaatan _influencer_ kripto dalam hal ini, yang katakanlah bekerja atas nama pribadi untuk melakukan pemasaran untuk aset kripto," kata Hasan.

**Baca juga: [Total Nilai Transaksi Kripto di Indonesia Capai Rp158,8 Triliun pada Q1 2024](https://www.coindesk.id/berita/total-nilai-transaksi-kripto-di-indonesia-capai-rp158-8-triliun-pada-q1-2024)**


Hasan mengingatkan adanya risiko ancaman pelanggaran hukum bagi para influencer kripto yang menyebarkan konten tidak sesuai, yang berpotensi merugikan pengikut mereka di media sosial.

Regulasi

Bappebti Rilis Aturan Baru untuk Perkuat Regulasi Perdagangan Aset Kripto

Jepang Berencana Tinjau Ulang Regulasi Kripto

Pemerintah Jerman Tutup 47 Exchange Kripto Terkait Aktivitas Ilegal

Nigeria Ingin Terapkan Proses Perizinan Perusahaan Kripto

Buy crypto with FREE cold storage. Your top cryptoassets deserve top-tier security. Own a wide variety of cryptos on a trusted and safe platform.

Semua berita Regulasi

Waduh, artikelnya Belum ada

Buy crypto with FREE cold storage. Your top cryptoassets deserve top-tier security. Own a wide variety of cryptos on a trusted and safe platform.